16 Mei 2017

Ringkasan Hasil Evaluasi Dewan Pengawas Tahun 2016

  1. Laporan Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (The Big Six Accountant Public)  No. : R/040.AGA/rhp.1/2017  tanggal 26 Januari 2017 menyatakan bahwa Laporan Keuangan DPBM telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,  posisi keuangan Dana Pensiun Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2016, laporan aset neto, laporan perubahan aset neto serta laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Syarat sama dengan  Laporan Keuangan tahun 2015.
  2. Laporan Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No. : R/023.AAT/rhp/2017 tanggal 26 Januari 2017 menyatakan bahwa Laporan Posisi Portofolio Investasi dan Laporan Hasil Investasi dalam segala hal yang material, menyajikan posisi Portofolio Investasi Dana Pensiun Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2016 dan Hasil Portofolio Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal  tersebut sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur investasi Dana Pensiun.
  3. Monitoring Laporan bulanan atas kinerja DPBM 2016 telah dilakukan.  Pengurus DPBM telah mengelola portofolio DPBM sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Investasi Dana Pensiun dan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No:KEP.DIR/212/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Arahan Investasi DPBM.
  4. Hasil pengelolaan Investasi DPBM berupa Hasil investasi yang diperoleh DPBM tanpa SPI(Selisih Penilaian Investasi) / PYBD (Pendapatan Yang Belum Direalisasi) atau  ROI Riil Portfolio DPBM Tahun 2016 adalah sebesar 7,97% (100,55% dari target RKAPB Des 2016) atau lebih tinggi 1,95% dari target pada Arahan Investasi Dana pensiun Bank Mandiri yaitu 6,02%.  Sedangkan ROI (dengan memperhitungkan SPI/PYBD) atau disebut ROI Potensi adalah sebesar 9,94% (118,06% dari target RKAPB Des 2016) atau lebih tinggi 3,92% daripada ketentuan Arahan Investasi Dana Pensiun Bank Mandiri yaitu 6,02%.

Total Aset Neto DPBM, yang berasal dari penjumlahan akumulasi bersih Hasil Iuran dengan Hasil Usaha Bersih dan SPI/PYBD, yang mencerminkan total Saldo seluruh peserta, per 31 Desember 2016 mencapai Rp.5.849,10 miliar atau meningkat sebesar Rp 678,94 miliar (13,13%) dibandingkan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.5.170,16 miliar.

Hasil pengelolaan investasi DPBM selama tahun 2016 tersebut di atas cukup optimal dengan mempertimbangkan kesempatan dan tantangan pasar modal 2016 yang secara fundamental ekonomi Indonesia mulai mengalami kontraksi (perlambatan) akibat tekanan dari inflasi, kenaikan suku bunga dan fluktuasi nilai tukar rupiah yang cenderung melemah.

 

  1. Pembagian hasil pengembangan peserta selama tahun 2016 telah mengacu pada PDP pasal 33 ayat 2 yaitu Hasil pengembangan memperhitungkan hasil usaha bersih dan Pendapatan Yang Belum Direalisasi (PYBD) dan mulai Bulan Januari 2015 dialokasikan secara bulanan ke masing-masing Individual Account yang lebih menggambarkan Aset Neto Riil DPBM setiap bulan.
  2. Masih terdapat outstanding tagihan investasi pada sertifikat deposito Bank BNI sebesar Rp.10 milyar yang mengalami default pada tahun 2002 sebagai akibat disalahgunakan Kepala Cabang BNI tempat DPBM berinvestasi. DPBM melalui Konsultan Hukum telah mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 Desember 2014 sebagai upaya untuk dapat menyelesaikan penagihan kepada BNI. Pada 2 Februari 2016, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Keputusan No.568/PDT.G/2014/PN.JKT.PST telah memenangkan DPBM. Dan saat ini DPBM akan terus melakukan monitoring secara intensif atas berjalannya proses banding hukum perdata guna memperoleh kembali hak peserta DPBM.
  3. Masih terdapat outstanding tagihan investasi atas nama PT Jasabanda Garta yang berasal dari transaksi saham repo pada Bulan  April tahun 2003 dan posisi per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.4.403.957.059,- yang dijamin dengan tanah seluas 4.130 m² yang terkena proyek tol Cinere Antasari. Penyelesaiannya masih menunggu Keputusan BPN dalam menetapkan harga ganti rugi atas tanah yang terkena Proyek jalan Tol Cinere Antasari . DPBM akan proaktif untuk mencari harga sesuai ketentuan yang berlaku dan segera dilakukan penggantian.
  4. Obligasi Berlian Laju Tanker (BLTA) yang default (gagal bayar) sebesar Rp.5 milyar yang dibeli Tahun 2007 pada tanggal 11 Mei 2015 sesuai Keputusan RUPO Obligasi BLTA Tahun 2007 yang telah kuorum memutuskan untuk menyetujui usulan amandemen perdamaian tanggal 11 Mei 2015. Hasil Keputusan DPBM harus melakukan konversi nilai investasi obligasi ke investasi saham BLTA sebesar 5% dari nilai pokok hutang. Sampai dengan akhir Tahun 2016, saham BLTA masih dengan status “suspend” sehingga DPBM belum bisa melakukan konversi ke saham sebagaimana ditetapkan pada hasil Amandemen perdamaian PKPU. DPBM akan menunggu saham BLTA dibuka terlebih dahulu “suspend”nya oleh regulator di bursa efek Indonesia, selanjutnya DPBM sesuai ketentuan akan melakukan konversi ke saham BLTA. Selanjutnya pengelolaan Saham Bursa BLTA akan diserahkan ke Manager Investasi eksternal DPBM guna memenuhi ketentuan Arahan Investasi yang berlaku.
  5. Sebagai upaya untuk menjaga keandalan dan efektivitas Sistem Teknologi telah dilakukan beberapa penambahan Sub Modul Investasi dan kepesertaan sehingga diharapkan  Sistem Manajemen Informasi dan Teknologi dapat menopang operasional DPBM sejalan dengan tantangan peningkatan kelolaan, pelayanan serta kompleksitas administrasi di kemudian hari.
  6. DPBM telah pula melaksanakan secara berkelanjutan sistem pengawasan efektif dan penerapan good governance melalui pelaksanaan internal audit yang berkelanjutan dan menyelesaikan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan eksternal (OJK, Dewas) dll.
  7. Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Tata Kelola Dana Pensiun, bahwa secara keseluruhan pengelolaan Dana Pensiun telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
  8. Kami memberikan catatan penting untuk menjadi acuan Pengurus dalam pengelolaan DPBM di tahun 2016 sebagai berikut :
  • Adanya Arahan Investasi dari Pendiri No.KEP.DIR/212/2016 tanggal 31 Mei tahun 2016 agar ditindaklanjuti  DPBM dengan melakukan penyesuaian Investasi tahun 2016 sesuai Arahan Investasi yang baru dari Pendiri.
  • Bisnis plan jangka panjang 5 (lima) tahunan yang telah disusun dan disahkan oleh Dewan Pengawas agar digunakan sebagai acuan kerja jangka panjang.
  • Pengelolaan portfolio Investasi DPBM agar dilakukan secara prudent dan antisipatif serta mengutamakan optimalisasi hasil dengan orientasi jangka panjang dengan tetap menjaga volatilitas potensial loss/profit (Delta SPI) guna menghindari potensi berkurangnya saldo MP peserta karena penerapan Alokasi SPI/PYBD secara bulanan.
  • Lebih meningkatkan koordinasi dengan Pendiri, jajaran kantor wilayah dan cabang dalam mendapatkan SK Pegawai yang telah dinyatakan pensiun atau mengundurkan diri serta memperbaiki informasi kepada peserta atas pengelolaan Dana Pensiun dan mekanisme alokasi Manfaat Pensiun peserta baik melalui web site DPBM maupun melalui Individual Account peserta.
  • DPBM agar membuat kajian clustering investasi serta mengadakan program sosialisasi  dengan membuat survey atas rencana DPBM melakukan pengelolaan Investasi dalam bentuk clustering.

Berita Lainnya

16 Mei 2017

Ringkasan Hasil Evaluasi Dewan Pengawas Tahun 2016

Laporan Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (The Big Six Accountant Public)  tanggal 26 Januari 2017 menyatakan  Laporan Keuangan DPBM telah disajikan secara wajar dengan Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan tahun 2016 adalah WTS (Wajar Tanpa Syarat)........

Read More

10 April 2017

POJK 05 Tahun 2017 : Tentang Iuran, Manfaat Pensiun dan Manfaat Lainnya

Dalam rangka menumbuhkembangkan penyelenggaraan Program Pensiun dan meningkatkan kesejahteraan serta kesinambungan penghasilan purnakarya Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) mengeluarkan regulasi baru yakni Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Nomor  05/POJK.05/2017  tentang Iuran, Manfaat Pensiun, Dan Manfaat Lain yang diselenggarakan Oleh Dana Pensiun, yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2017 dan diundangkan pada tanggal 6 Maret 2017 oleh Menteri Hukum dan HAM.

Read More