Frequently Asked Questions

Bagi peserta yang sampai saat merger bank Mandiri (Juli 1999) telah memiliki masa kepesertaan lebih dari 3 (tiga) tahun sejak diangkat pegawai tetap, YA akan mempunyai 2 (dua) hak pensiun dari PPMP dan dari PPIP. Sedangkan bagi peserta yang sampai saat merger mempunyai masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, hanya akan mendapatkan manfaat pensiun dari PPIP, saldo PPMP sampai merger telah dialihkan ke PPIP dan merupakan saldo awal di PPIP.

Kartu peserta diterbitkan sebagai informasi nomor peserta, dimana dengan nomor ini peserta dapat log-in pada website dana pensiun dan melihat saldo hak manfaat pensiun setiap saat. Kartu peserta juga berfungsi sebagai bukti bahwa pegawai tersebut telah terdaftar sebagai peserta dana pensiun, dengan demikian peserta terikat untuk memenuhi kewajibannya serta berhak atas manfaat pensiun pada saat pensiun

• Proses pembelian anuitas oleh dapen dilakukan dengan mekanisme sbb.:

1. Pada saat Peserta telah memilih perusahaan asuransi, maka petugas asuransi akan menyampaikan form Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) untuk diisi oleh Peserta dan diserahkan kepada petugas asuransi;
2. Dengan telah adanya pilihan asuransi, maka Peserta dapat melengkapi dokumen klaim ke Dana Pensiun dengan mengisi Form E dan mencantumkan nama perusahaan asuransi;
3. Pihak Asuransi selanjutnya menyampaikan permohonan kepada Dana Pensiun secara tertulis mengenai permintaan pengalihan dana Peserta ke Perusahaan Asuransi;
4. Dana Pensiun sebelum mengalihkan dana ke Perusahaan Asuransi akan melakukan rekonfirmasi kepada Peserta atas pilihan perusahaan asuransi dan produk anuitas;
5. Dana Pensiun akan mengalihkan dana ke perusahaan asuransi setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan setelah melakukan rekonfirmasi kepada Peserta.

• Kelangsungan pembayaran Manfaat Pensiun secara bulanan dari Perusahaan Asuransi kepada Peserta tertuang dalam polis dan menjadi tanggung jawab dari perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun bulanan.

• Sesuai Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus, pada Pasal 5 ditetapkan bahwa tariff Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan uang Manfaat Pensiun adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp. 50juta;
2. Sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan di atas Rp. 50juta

• Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Manfaat Pensiun menjadi beban Peserta / Pihak yang Berhak

Sesuai informasi yang kami terima dari Otoritas Jasa Keuangan per Akhir tahun 2017, berikut daftar perusahaan asuransi yang memiliki ijin dan produk Anuitas:

Peserta dapat mengetahui informasi mengenai perusahaan asuransi melalui:

• Eksternal:

Peserta mencari informasi langsung ke Perusahaan Asuransi, baik melalui situs (apabila ada) maupun ke Customer Service / Sales

• Internal:

yakni melalui Dana Pensiun Bank Mandiri melalui layanan:

1. Layanan Call Center

Peserta dapat menghubungi call center Dana Pensiun Bank Mandiri untuk mendapatkan informasi:

• Perusahaan asuransi yang menjual produk anuitas dan telah memiliki ijin produk dari OJK;
• Jenis produk anuitas
• Kinerja perusahaan asuransi;
• Informasi lain yang diperlukan

2. Sosialisasi

Program Sosialisasi Dana Pensiun Bank Mandiri kepada Peserta:

• dilakukan secara rutin dan berkala untuk memberikan update kinerja dan literasi Dana Pensiun ke beberapa unit kerja Bank Mandiri (Group / Regional / Area) sesuai dengan rencana kerja;
• dilakukan untuk memenuhi permintaan dari unit kerja, di luar dari rencana kerja.

Pada acara sosialisasi tersebut, Dana Pensiun Bank Mandiri juga menyampaikan informasi mengenai perusahaan asuransi dan produk anuitas.

Informasi mengenai perusahaan asuransi yang disampaikan Dana Pensiun Bank Mandiri kepada Peserta merupakan kondisi terakhir pada saat dilakukan komunikasi. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu Peserta dalam mengambil keputusan memilih perusahaan asuransi dan produk anuitasnya, mengingat pilihan perusahaan asuransi maupun produk anuitas merupakan kewenangan mutlak Peserta / Pihak yang Berhak.

Dengan demikian, Dana Pensiun Bank Mandiri tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila timbul hal-hal yang tidak diinginkan pada perusahaan asuransi yang menjadi pilihan peserta.

Mengacu pada Pasal 40 dari POJK di atas, Dana Pensiun dikecualikan dari ketentuan mengenai pembelian anuitas dan dapat membayarkan Manfaat Pensiun secara sekaligus kepada Peserta atau Pihak yang Berhak apabila:

a.      dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;

b.     merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau

c.      merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.

Pengertian Anuitas:

Pembayaran berkala bulanan kepada Peserta atau Pihak yang Berhak untuk menjamin kelangsungan penghasilan yang dimulai satu bulan setelah premi sekaligus diterima perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Peserta / Pihak yang Berhak.

Landasan Hukum:

• Undang-Undang No. 11 Tahun 1992;
• Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 343/KMK.017/1998;
• Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 91/PMK.05/2005;
• Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.010/2012
• Peraturan OJK Nomor 5/POJK.05/2017 tanggal 01 Maret 2017.

Batasan Manfaat Pensiun yang wajib / tidak wajib dibelikan Anuitas sesuai POJK No.5/POJK.05/2017 tanggal 01 Maret 2017 adalah sbb.:

• Apabila saldo Manfaat Pensiun < Rp. 500 juta, Manfaat Pensiun tidak wajib dibelikan anuitas, sehingga seluruh Manfaat Pensiun dapat dibayarkan sekaligus kepada Peserta / Pihak yang Berhak;
• Apabila saldo Manfaat Pensiun sebesar Rp. 500 juta s.d. Rp. 1,5M, maka pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta / Pihak yang Berhak diatur sbb.:
• Maksimal 20% dapat dibayarkan sekaligus;
• 80% wajib dibelikan anuitas;

• Apabila saldo Manfaat Pensiun > Rp. 1,5M, wajib dibelikan produk anuitas sebesar Rp.1,5M sedangkan selisih lebihnya dapat dibayarkan secara sekaligus kepada Peserta / Pihak yang Berhak

Berdasarkan Peraturan Dana Pensiun (PDP) Pasal 28, Usia Pensiun Normal ditetapkan sebagai berikut ?

a. Untuk Peserta yang diangkat menjadi Karyawan tetap terhitung sejak 1 Oktober 2016 adalah sebagai berikut.

   -   usia 36 tahun untuk karyawan golongan jabatan pelaksana service, operations, dan administrasi;

   -   usia 46 tahun untuk karyawan golongan jabatan pelaksana sales, credit, dan collection;

   -   usia 46 tahun untuk karyawan golongan jabatan Pelaksana Pemegang Kewenangan (P3K);

   -   usia 46 tahun untuk karyawan golongan jabatan non pelaksana (pramubakti,pengemudi, atau jabatan lain sejenis )

   -   usia 56 tahun untuk karyawan golongan jabatan pimpinan (officer);

b. Untuk Peserta yang diangkat menjadi Karyawan tetap sebelum 1 Oktober 2016 adalah sebagai berikut.

    1)  Untuk Peserta yang diangkat sebagai karyawan tetap sebelum 1 Januari 2003, usia pensiun 56 tahun;

    2)  Untuk Peserta yang diangkat sebagai karyawan tetap setelah 1 Januari 2003,  adalah :

         -    usia 36 tahun untuk karyawan golongan jabatan clerk/pelaksana  front liners yaitu teller, customers service representatif, dan greeter;

        -    usia 46 tahun untuk karyawan golongan jabatan clerk/pelaksana (nonfront liners  dan non satpam), nonclerk(pramubakti dan pengemudi atau jabatan lain yang sejenis), anggota satuan pengamanan (satpam); dan;

        -    usia 56 tahun untuk karyawan golongan jabatan officer

Ketika mencapai usia pensiun normal atau memasuki usia pensiun dipercepat.

DPBM akan melaksanakan proses pembayaran MP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap. Yang dimaksud dengan Lengkap adalah termasuk iuran dan hasil pengembangan bulan terahir telah terakumulasi. Pelaksanaan hari pembayaran di DPBM adalah Selasa dan Kamis.

Sesuai Pasal 38 ayat (1) dari POJK nomor 5/POJK.05/2017 tanggal 01 Maret2017, Dana Pensiun diperkenankan untuk menyelenggarakan program Manfaat Berkala, yaitu melakukan pembayaran secara bulanan kepada peserta yang dananya tidak mau dipindahkan melalui perusahaan asuransi, namun demikian sampai saat ini masih terkendala sebagai berikut:

1. Wajib melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) sebagaimana diatur pada Pasal 41 ayat (2)
2. Upgrade Core System Tahap-2, yakni dengan menambahkan bisnis proses maupun memisahkan asset manfaat berkala;
3. Melakukan beauty contest untuk penunjukan Perusahaan Aktuaria yang akan melakukan valuasi aktuaris paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali sebagaimana amanat pada Pasal 38 ayat (5)
4. Memastikan tarif pengenaan pajak manfaat berkala (final atau progresif).

Mengingat pilihan asuransi dan produk anuitas merupakan kewenangan mutlak Peserta / Pihak yang Berhak, maka sebelum mengambil keputusan untuk memilih perusahaan asuransi dan produk anuitas, kiranya Peserta perlu melakukan penilaian dengan mempertimbangkan beberapa aspek berikut:

a.    Permodalan dan kinerja keuangan perusahaan (min. 3 tahun terakhir), yang umumnya tercermin pada Risk Base Capital (RBC) Ratio;

b.    Struktur kepemilikan perusahaan (BUMN / Swasta);

c.     Ijin produk anuitas dari regulator berwenang;

d.    Kewajaran besaran Manfaat Bulanan.

Berikut update informasi masing-masing perusahaan asuransi per November 2018

PT Asuransi Jiwasraya (PT AJ):

• PT AJ merupakan perusahaan asuransi 100% milik pemerintah RI;
• kinerja keuangan dalam 3 tahun terakhir relatif cukup baik, namun RBC Ratio PT AJ pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya, yakni turun dari 200,15% menjadi 123,16% (sedikit di atas syarat minimal RBC Ratio 120%). Setelah periode tahun 2017, PT AJ belum mempublikasikan informasi keuangan periode Q.1, Q2 dan Q3 tahun 2018;
• PT AJ saat ini sedang mengalami kesulitan likuiditas keuangan sehubungan produk investasi Saving Plan yang dijual melalui kerjasama dengan beberapa bank sebagai agen (produk bancassurance) mengalami gagal bayar atas Polis yang telah jatuh tempo, sehingga PT AJ berinisiatif melakukan negosiasi dengan Pemegang Polis untuk di roll over ataupun meminta reskedul pembayaran dalam 6 (enam) bulan ke depan
• Kondisi tersebut berdampak pada kekhawatiran Pemegang Polis lainnya yang belum jatuh tempo maupun potensil nasabah yang akan membeli produk anuitas maupun produk investasi lainnya. Namun demikian, kekhawatiran tersebut kami lihat berhasil disikapi dengan baik oleh manajemen PT AJ melalui koordinasi dengan Departemen Keuangan (selaku representasi Pemerintah sebagai Pemegang Saham 100%) maupun OJK, sehingga tidak mengakibatkan reaksi susulan dari Pemegang Polis lainnya yang berdampak pada munculnya gelombang rush.
• Info lebih lanjut dapat dilihat pada situs www.jiwasraya.co.id

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB):

• AJBB Merupakan salah satu usaha asuransi tertua di Indonesia;
• Bentuk badan usaha AJBB cukup unik, yakni asuransi kumpulan (mutual fund) dimana Pemegang Polis merupakan Pemegang Saham;
• Kinerja keuangan AJBB dalam beberapa tahun terakhir mendapat soroton dari regulator maupun masyarakat luas dikarenakan kinerja keuangan yang kurang sehat sehingga mengalami kesulitan likuiditas. Hal ini tercermin dengan kegagalan AJBB membayarkan kewajiban kepada Pemegang Polis yang telah jatuh tempo, baik polis produk individu maupun anuitas, yang sempat diberitakan pada beberapa media masa cetak maupun online;
• Pada Oktober 2016 AJBB berada dalam pengawasan langsung OJK untuk melakukan penyehatan dan penguatan perusahaan asuransi AJBB agar memenuhi ketentuan pemerintah, dengan menempuh langkahlangkah berikut:

• Menunjuk Pengelola Statuter sebagai kepanjangan tangan OJK, menggantikan tugas dan fungsi Komisaris dan Direksi AJBB;
• Membuka kesempatan pemodal / investor untuk masuk sebagai Pemegang Saham PT Asuransi Jiwa Bumiputera (PT AJB) selaku perusahaan yang didirikan oleh AJBB;
• Seluruh produk AJBB dan penjualannya dilakukan oleh PT AJB, sedangkan AJBB selaku perusahaan induk hanya mengelola portfolio yang ada

Upaya tersebut sepengetahuan kami tidak berjalan dengan baik, sehingga pada bulan Agustus 2018 lalu OJK memutuskan untuk mengembalikan operasional AJBB seperti semula.

• Info lebih lanjut dapat dilihat pada situs www.bumiputera.com

PT BRI Life

• Pada awal pendirian tahun 1987 dikenal sebagai BRIngin Life, merupakan perusahaan anak dari Dapen BRI;
• Pada Desember 2015 BRIngin Life diakuisisi oleh PT BRI (Persero), Tbk, dan berganti nama menjadi BRI Life;
• Semasa BRIngin Life beroperasional, sudah memiliki ijin produk anuitas dan aktif memasarkan. Namun pada awal 2016 menghentikan/membekukan penjualan produk anuitas.
• Terhitung pertengahan bulan November 2018, BRI Life kembali memasarkan produk anuitas;
• Kinerja keuangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir cukup baik.
• Info lebih lanjut dapat dilihat pada situs www.bringinlife.co.id

PT Taspen Life

• Merupakan perusahaan anak dari PT Taspen (Persero);
• Kinerja keuangan dalam 3 (tiga) tahun relatif cukup baik, yang tercermin pada pertumbuhan asset (per 31 Des 2017 > Rp. 3,4T dari sebelumnya Rp. 2,9T) dan RBC di atas persyaratan (per 31 Des 2017 > 242% dari sebelumnya > 163%);
• Memiliki ijin produk anuitas dan sampai saat ini masih menjual produk anuitas tersebut.
• Info lebih lanjut dapat dilihat pada situs www.taspenlife.com

PT Asuransi Central Asia Raya

• Beroperasi sejak tahun 1975
• Tahun 2016 perseroan memiliki kekayaan lebih dari Rp 5,4T, dengan risk based capital (RBC) lebih dari 154%. Pada tahun 2017 kekayaan meningkat menjadi Rp. 5,7T dengan RBC 230%;
• Memiliki ijin produk anuitas seumur hidup sesuai dengan undang-undang, dan pada tahun 2018 sudah mengajukan produk anuitas baru yang merupakan modifikasi dari anuitas seumur hidup.;
• Info lebih lanjut dapat dilihat pada situs www.car.co.id

PT BNI Life

• Didirikan oleh PT BNI (Persero), Tbk pada Juli 1997, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan PT BNI (Persero), Tbk;
• Pada Maret 2014 berubah menjad perusahaan asuransi joint venture, sehingga komposisi kepemilikan BNI Life berubah menjadi 60% milik PT BNI (Persero), Tbk, 39,9993% dimiliki oleh PT Sumitomo, 0,0003% dimiliki oleh YKP BNI, 0,0003% dimiliki oleh Yayasan Danar Dana Swadharma (YDDS);
• BNI Life memiliki ijin produk anuitas namun sejak tahun 2014 s.d. November 2018 tidak memasarkan. Terinformasi pada Desember 2018 akan mulai memasarkan kembali;
• Asset thn 2017 sebesar Rp. 15,7T | thn 2016 sebesar Rp. 12,7T, dengan tingkat RBC sangat tinggi sebesar 780% pd thn 2017 dan 1103% pd thn 2016
• Info lebih lanjut dapat dilihat pada situs www.bni-life.co.id

PT Asuransi Tugu Mandiri

• Berdiri sejak tahun 1985, dengan pemegang saham Dapen Pertamina (71,18%), Dapen Timah (27,78%) dan Kementerian Keuangan (1,04%);
• Kekayaan per Des 2017 sebesar Rp.1,23T dengan RBC sebesar 166% | per Des 2016 sebesar Rp. 974,8M dengan RBC 148%
• Memiliki ijin produk anuitas namun saat ini tidak memasarkan
• Info lebih lanjut dapat dilihat di situs www.tugumandiri.com

Dana pensiun Iuran Pasti (PPIP) adalah program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun merupakan akumulasi iuran peserta ditambah iuran perusahaan dan hasil pengembangan selama masa kepesertaan. Hasil pengembangan adalah hasil Usaha bersih ditambah Pendapatan Yang Belum Direalisir (PYBD) sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun (PDP) Bank Mandiri ;

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun sesuai dengan rumus perkalian Masa Kerja x Penghargaan pertahun Masa Kerja dan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) terakhir.
Perbedaan yang mendasar Antara PPIP dengan PPMP adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun bahwa iuran peserta sebesar 5% (lima persen) dari gaji setiap bulan yang dipotong pada setiap tanggal gajian, dan iuran perusahaan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) yang dicatat untuk dan atas nama peserta (individual account), dengan demikian setiap peserta pada setiap bulannya terhimpun iuran sebesar 15%(lima belas persen).

DPBM telah menjalankan era keterbukaan informasi melalui website www.dapenbankmandiri.co.id dimana peserta dapat melihat perkembangan dan informasi pengelolaan dana pensiun termasuk informasi perkembangan saldo hak manfaat pensiun pada setiap bulannya. Dalam media ini juga disediakan forum komunikasi dimana Peserta dapat menyampaikan pendapat dan saran untuk perbaikan dan kemajuan institusi dana pensiun.

Penyampaian saran dan pendapat juga dapat dilakukan melalui surat kepada DPBM atau melalui email ke dapenbm@dapenbankmandiri.co.id.

Informasi perkembangan dana pensiun secara umum dapat diakses melalui website dana pensiun, penegasan saldo hak manfaat pensiun setiap tahun akan dikirim melalui alamat unit kerja masing-masing berupa slip individual account yang bersifat confidential. Sedangkan informasi pengeolaan secara tahunan disampaikan dalam bentuk annual report yang disampaikan setiap tahun melalui unit kerja bank Mandiri diseluruh Indonesia.

Dalam hal terjadi perubahan yang mendasar dalam peraturan dan kebijakan dana pensiun dilakukan melalui sosialisasi oleh pengurus DPBM pada setiap unit kerja bank Mandiri secara bergiliran.

Anuitas adalah produk perusahaan asuransi yang ditujukan untuk membayar manfaat pensiun kepada peserta atau pihak yang berhak selama seumur hidup. Anuitas merupakan kewajiban bagi peserta PPIP dengan jumlah manfaat tertentu dan merupakan 80% Hak Manfaat Pensiun pada saat peserta mencapai Usia Pensiun baik Normal maupun Dipercepat.

Tidak semua perusahaan asuransi menjual anuitas, hanya beberapa perusahaan yang telah mendapat izin menjual produk ini. Dalam memilih perusahaan asuransi beberapa kriteria yang harus diperhatikan adalah usia perusahaan perusahaan, pengalaman melayani anuitas, jaringan cabang, pemegang saham perusahaan. Sedangkan untuk memilih produk anuitas, yang perlu diperhatikan adalah apakah produk yang ditawarkan telah sesuai dengan keinginan dan rencana peserta dalam menjalani hari tua, missal apakah untuk seumur hidup atau sapai usia tertentu, apakah dengan pegembalian premi atau dengan santunan meninggal dll.

Sebelum menentukan pilihan produk anuitas dan perusahaan yang akan melaksanakan pembayaran manfaat pensiun, peserta diharapkan membandingkan terlebih dahulu baik dari segi institusinya maupun produknya secara komparatif, sehingga pilihan adalah yang terbaik.

Pembayaran manfaat pensiun dilanjutkan kepada janda/duda dalam hal peserta meninggal dunia dan kepada Anak yang belum dewasa. Untuk itu dalam memilih produk anuitas peserta harus memperhatikan term and conditions yang tercantum dalam polis dan meyakini bahwa pembayaran anuitas/pensiun sudah termasuk ahli waris.

Peserta yang telah berhenti bekerja dan telah menerima Surat Keputusan pember- hentian sebagai pegawai dapat mengajukan permohonan pembayaran hak manfaat pensiun kepada DPBM dengan mengisi form sesuai jenis manfaat. Pengajuan form dilampiri dokumen yang diperlukan seperti fotocopy SK Pemberhentian, KTP, KK, NPWP, Cover buku tabungan, sedangkan bagi ahli waris juga melampirkan Surat kematian, surat keterangan waris, surat nikah dan surat kuasa ahli waris.

Saldo hak manfaat pensiun dapat dilihat melalui website www.dapenbankmandiri.co.id dengan cara log in menggunakan data pada kartu peserta.

• Masukkan Nomor Peserta anda (bagian atas kartu tercetak lebih besar);
• Masukkan password, yang merupakan gabungan Nomor Peserta dan NIP (gabung nomor atas dan bawah pada kartu, NIP dengan awal 0 (nol) diabaikan).

Layanan saldo melalui SMS adalah inovasi DPBM untuk memudahkan peserta memperoleh informasi saldo secara cepat, mudah dan dapat diakses selama 24 jam. Untuk memperoleh layanan ini Peserta harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan PIN yang dapat digunakan selamanya.

• Nomor layanan SMS adalah 0811-180-2836;
• Untuk registrasi, ketik Reg#IDPeserta#NIPMandiri#TglLahir (yyyy-mm-dd)
  (Bilamana registrasi anda berhasil akan mendapatkan jawaban dan PIN);
• Untuk cek saldo, ketik Saldo#IDPeserta#NipMandiri#pin
• Untuk ubah No HP, ketik Update#IDPeserta#NipMandiri#pin
• Untuk unregistrasi, ketik Unreg#IDPeserta#NipMandiri#pin